Asap Karhutla Kalimantan Masuk Atmosfer Jakarta, Ini yang Perlu Dilakukan

INTARTA.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonfirmasi sebaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatera telah mencapai atmosfer Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian kecil Banten.

Sekretaris Utama BMKG Guswanto menjelaskan, konsentrasi asap di ibu kota sangat bergantung pada jumlah titik panas serta tingkat kualitas udara di daerah asal kebakaran. "Yang terbakar makin banyak atau makin turun? Kalau hari ini makin turun, maka tentunya asapnya itu juga makin sedikit," kata dia kepada wartawan, Jumat (16/10/2026).

BMKG Imbau Waspada

Guswanto menambahkan, dampak sebaran asap dapat dipantau melalui indikator kualitas udara. Jika indeks kualitas udara naik, berarti paparan asap makin tinggi; namun bila udara makin bersih, berarti asap hanya berada di lapisan atmosfer bagian atas.

Meski demikian, BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada dengan membatasi aktivitas di luar ruangan serta mengenakan masker saat bepergian. "Pakai masker, batasi kegiatan di luar ruangan dulu, lebih baik. Kalau olahraga, di gym saja. Tidak usah lari di luar ruangan," ujarnya.

Respons Pemprov DKI

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi mengatakan pihaknya terus memantau kualitas udara secara real time melalui penambahan Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU). Pemprov DKI juga melakukan penyiraman dan penyemprotan jalan bersama Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) saat kualitas udara memburuk.

Pramono Tak Berspekulasi

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengamini kondisi udara ibu kota belakangan ini memburuk, meski tak menyebutnya akibat karhutla. "Pertama, saya tidak mau menyalahkan siapa pun. Memang sekarang ini dalam dua tiga hari ini kondisi asap kita, kondisi udara kita mengalami kondisi yang memburuk," kata dia di Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Pramono menegaskan Jakarta telah memiliki ratusan alat pemantau emisi yang dapat mendeteksi kondisi udara, sehingga pemerintah daerah sudah memiliki data sebelum informasi dari BMKG dirilis.