Beras Fortifikasi Medium Diklaim Premium, Bapanas Hitung Kerugian Konsumen Rp 89 Triliun

JAKARTA - INTARTA.com - Bareskrim Polri bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) membongkar dugaan kecurangan produksi dan peredaran beras fortifikasi. Sebanyak 90 persen beras fortifikasi yang ditemukan diklaim sebagai beras premium, padahal faktanya berkategori medium.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Bapanas Brigjen Hermawan menyebut masyarakat berpotensi merugi hingga Rp 89 triliun secara nasional akibat praktik curang tersebut.

Menurut Hermawan, beras medium seharga Rp 13.500 per kilogram seharusnya hanya bertambah Rp 1.000 untuk 1 persen kernel fortifikasi — sehingga harga jual wajarnya Rp 14.500. Namun di lapangan, beras tersebut dijual rata-rata Rp 23.000 hingga Rp 57.000 per kilogram.

"Itu kalau vitaminnya benar, kandungan gizinya benar. Setelah pemeriksaan lab, ternyata kandungan gizinya semuanya tidak benar. Ada 90 persen itu tidak benar," sambung Hermawan. Sebagian produk bahkan tidak mengandung vitamin sama sekali, sementara kandungan zinc dan vitamin B jauh di bawah harapan.

Sebagai otoritas kompeten keamanan pangan pusat, Bapanas memerintahkan Otoritas Keamanan Kompeten Pangan Daerah (OKKPD) mencabut izin edar, menarik produk dari peredaran, dan menghentikan produksi. Saat ini beras fortifikasi bermasalah sudah tidak ada lagi di pasaran.

Hermawan memastikan stok beras premium di pasar tradisional dan beras medium aman. Di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), beras dijual Rp 14.200 per kilogram seiring masifnya bantuan pangan pemerintah — 126.000 ton beras SPHP digelontorkan ke seluruh Indonesia dan bantuan pangan mengalir hingga Desember.

Ia juga menyebut cadangan beras pemerintah (CBP) masih aman sekitar 4,8 juta ton, diperkirakan 3,4–3,5 juta ton pada akhir tahun — meningkat dibanding 3,2 juta ton tahun sebelumnya. Produksi disebut terus berjalan hingga November, bahkan berkelanjutan sampai 2027 di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.