Inflasi Sumut Terendah Keempat Nasional, Pemprov Perkuat Operasi Pasar

MEDAN - INTARTA.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus memperkuat langkah pengendalian harga pangan untuk menjaga daya beli masyarakat. Upaya tersebut membuahkan hasil: Sumut mencatat inflasi tahunan ( year on year /yoy) sebesar 2,71 persen pada September 2026, menempatkannya sebagai provinsi dengan tingkat inflasi terendah keempat secara nasional.

Inflasi bulanan ( month to month /mtm) Sumut tercatat sebesar 0,14 persen. Capaian ini menunjukkan upaya menjaga stabilitas harga terus dilakukan di tengah dinamika perekonomian dan kebutuhan masyarakat.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Perekonomian Sumut Evan Botung Daulay dalam temu pers yang diselenggarakan Dinas Kominfo Sumut di Anjungan Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa (6/10/2026).

“Sumut dari data BPS, nomor empat terendah se-Indonesia,” kata Evan.

Gerakan Pangan Murah

Menurut Evan, posisi tersebut berhasil dipertahankan Sumut selama dua bulan terakhir. Salah satu langkah yang dilakukan Pemprov Sumut adalah menggelar gerakan pangan murah untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menekan laju inflasi.

Biro Perekonomian Sumut juga menjalankan berbagai kebijakan pengendalian inflasi lewat kolaborasi dengan sejumlah pemangku kepentingan: menjaga ketersediaan pasokan pangan, memastikan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah tetap terpenuhi, serta mengawasi penerapan harga eceran tertinggi (HET) sejumlah bahan pokok. "Ini sesuai arahan Pak Gubernur untuk menjaga kestabilan harga," ujarnya.

Target Pertumbuhan Ekonomi

Evan juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Sumut saat ini berada di kisaran 5 persen. Sementara pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen pada 2029, Pemprov Sumut menerapkan kebijakan berorientasi penguatan ekonomi daerah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Pemprov Sumut rutin melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi agar berbagai langkah intervensi tidak berhenti pada perencanaan. Pengendalian harga dilakukan lewat kerja sama lintas OPD dan BUMD untuk memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok, mencegah kelangkaan, serta melakukan intervensi pasar apabila terjadi tekanan harga.

Pasar murah juga disiapkan secara situasional untuk mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok.

“Kami berusaha menjaga agar pasokan ini tetap terjaga di pasar, tidak ada yang namanya kelangkaan lagi,” kata Evan.