Pemimpin AfD Serukan Reformasi Besar-besaran Uni Eropa, Ancam Keluar dari Schengen

STRASBOURG - INTARTA.com - Alice Weidel, salah satu pemimpin partai Alternative für Deutschland (AfD), memaparkan proposal partainya untuk merombak Uni Eropa dalam kunjungannya ke Parlemen Eropa di Strasbourg. Menurut Weidel, blok beranggotakan 27 negara itu "sangat membutuhkan reformasi".

"Kami ingin membangun kembali dan mereformasi Uni Eropa," kata Weidel. Ia menyebut proposal tersebut bertumpu pada tiga prinsip utama: subsidiaritas, tanggung jawab, dan kedaulatan.

Soal subsidiaritas — prinsip bahwa kekuasaan sedapat mungkin berada di tingkat terendah — Weidel menilai "kompetensi" harus ditempatkan pada level pengambilan keputusan yang paling bawah. Ia menegaskan tidak ingin negara, atau Komisi Eropa yang "tidak dipilih", ikut campur dan mengganggu kehidupan pribadi warga dalam pengambilan keputusan.

Weidel, yang berlatar belakang ekonom, menyebut Uni Eropa "bukan lagi sekumpulan negara berdaulat". Menurutnya, di parlemen negara berdaulat para pemimpin dipilih secara langsung, sehingga pengambilan keputusan di tingkat berdaulat harus dilakukan di parlemen nasional, bukan di Brussels.

Ia juga mengkritik Komisi Eropa yang tidak dipilih melalui pemilu namun memiliki "hak inisiatif legislatif" — sesuatu yang ia sebut sebagai "gangguan besar terhadap checks and balances" dan proses pengambilan keputusan yang demokratis.

Pada pilar tanggung jawab, Weidel menuduh Uni Eropa gagal mematuhi aturannya sendiri, misalnya soal utang negara dan apakah Bank Sentral Eropa boleh atau bisa menjaminnya.

Terakhir, Weidel menegaskan kembali keinginannya agar "negara-negara berdaulat melindungi perbatasan mereka". Jika Uni Eropa tidak mampu melindungi perbatasan luar, kata dia, maka negara berdaulat berhak melindungi perbatasan nasionalnya.

"Jika Schengen sudah berakhir, jika Schengen tidak berfungsi, maka kita harus keluar dari Schengen dan melindungi perbatasan kita," tegasnya, merujuk pada Zona Schengen — kawasan perbatasan terbuka di sebagian besar wilayah Uni Eropa. Ia menambahkan bahwa negara anggota seharusnya memiliki "hak veto untuk keluar dari kekacauan ini".

Sebagai informasi, Uni Eropa memiliki badan pengelola perbatasan Frontex, namun otoritas nasional tetap bertanggung jawab atas perbatasan luar zona Schengen.