Protes Prancis Disebut Ledakan Kebencian terhadap Macron

PRANCIS - INTARTA.com - Aksi protes di Prancis disebut sebagai "ledakan kebencian" terhadap Presiden Emmanuel Macron. Juru bicara serikat mahasiswa Prancis Alice Cohen-Morzadec mengatakan protes pendidikan di sana mencerminkan kemarahan yang kian membesar atas kebijakan Macron yang membuat para pelajar hidup dalam kemiskinan dan ketidakpastian tempat tinggal.

Aksi yang bermula September 2026, ketika siswa SMA memblokade sekolah-sekolah untuk memprotes kelas yang penuh sesak, kekurangan guru, fasilitas yang rusak, dan sistem penerimaan universitas yang dinilai tidak adil, kini telah meluas menjadi gerakan nasional.

Setengah Juta Turun ke Jalan

Mobilisasi puncak terjadi Sabtu, 17 Oktober, ketika sekitar 550.000 orang turun ke jalan di seluruh Prancis menurut Kementerian Dalam Negeri. Guru, orang tua, serikat pekerja, petani, dan kelompok lain bergabung, menuntut perbaikan biaya hidup, harga bahan bakar, layanan publik, kesehatan, perumahan, dan kesejahteraan.

Meski sebagian besar aksi damai, kekerasan pecah di sejumlah kota. Di Limoges, massa membakar balai kota bersejarah. Toko-toko dijarah di Paris dan kota-kota lain. Otoritas mencatat sekitar 2.000–2.400 penangkapan dan ribuan usaha rusak atau dijarah. Sekitar 60.000 polisi dan aparat keamanan dikerahkan.

Macron Tolak Mundur

Presiden Macron mengakui kegagalan perencanaan dan intelijen, menolak pengunduran diri Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez, dan memerintahkan peninjauan metode kepolisian. Serikat mahasiswa Union Étudiante mengecam Macron yang tidak menyebut satu pun kata soal pelajar yang terluka dalam penindakan, serta menuntut respons konkret: pendapatan, perumahan, layanan makanan, kesehatan, kondisi belajar, akses gelar, dan penghentian represi.

Perdana Menteri Sébastien Lecornu menyalahkan kelompok kiri atas kekacauan — klaim yang ditolak kubu oposisi, yang menuding pemerintah justru menyiapkan kekacauan lewat ketidakmampuan menangani keuangan publik.

Gelombang protes serupa juga melanda Spanyol, Portugal, Italia, Belgia, dan Albania dengan pemicu berbeda — perumahan, pekerjaan, pendidikan, korupsi, dan biaya hidup — namun menyuarakan pertanyaan yang sama: mengapa rakyat biasa yang harus menanggung beban kebijakan ekonomi.