Hetifah Desak Kepala BNPB Baru Benahi Integritas dan Perkuat Penanganan Karhutla

JAKARTA - INTARTA.com - Pergantian Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dari Letjen TNI Suharyanto kepada Letjen TNI Kristomei Sianturi harus menjadi momentum untuk membenahi integritas lembaga sekaligus memperkuat penanganan bencana di daerah. Demikian ditegaskan Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian.

Presiden Prabowo Subianto melantik Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2026. Pergantian ini terjadi di tengah sorotan terhadap dugaan korupsi dana kebencanaan oleh sejumlah oknum di lingkungan BNPB.

"Saya sangat marah dan kecewa karena dana kebencanaan dikorupsi sejumlah pihak di lingkungan BNPB di saat masyarakat menderita akibat bencana, sungguh menyakitkan jika pihak yang seharusnya bertanggung jawab membantu justru mengambil keuntungan dari dana kemanusiaan. Kasus ini harus diusut tuntas, hukum ditegakkan, dan sistem pengawasan internal harus dibenahi," ujar Hetifah sebagaimana dikutip dari Parlementaria, Sabtu (17/10/2026).

Menurut politikus Partai Golkar asal Kalimantan Timur itu, kepemimpinan baru BNPB menghadapi dua tugas mendesak, yakni membenahi integritas dan tata kelola lembaga sekaligus memastikan penanganan bencana tetap berjalan cepat dan efektif.

Perhatian Khusus untuk Karhutla Kalimantan

Hetifah meminta perhatian serius terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang masih melanda wilayah Kalimantan. Ia mendesak BNPB memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dan BPBD, mendengarkan kebutuhan daerah, serta memberikan dukungan nyata berupa personel, peralatan, anggaran, dan bantuan teknis.

"Jangan sampai daerah dibiarkan berjuang sendiri menghadapi bencana yang begitu luas dan berkepanjangan," ujarnya.

Hetifah juga menekankan pentingnya perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak, lansia, ibu hamil, dan kelompok rentan terdampak kabut asap. Selain mempercepat penanganan darurat, BNPB bersama pemerintah daerah perlu memperkuat pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan agar karhutla tidak terus berulang.

Komisi VIII Perketat Pengawasan

Terkait tugas DPR ke depan, Hetifah menegaskan Komisi VIII akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap BNPB, khususnya dalam transparansi pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas penggunaan dana siap pakai, kesiapan menghadapi bencana, serta efektivitas bantuan kepada pemerintah daerah dan masyarakat terdampak.

"Dalam rapat kerja nanti kami akan meminta evaluasi menyeluruh dan rencana pembenahan yang terukur dari kepemimpinan baru BNPB. DPR juga harus memastikan dukungan anggaran kebencanaan benar-benar memadai, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan," tutup Hetifah.