Kandidat Pucuk Pimpinan Badan Kesehatan Dunia Dorong Iuran Negara Naik

JAKARTA - INTARTA.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang tengah bersaing memperebutkan kursi direktur jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menilai negara-negara anggota perlu menaikkan iuran wajib mereka agar badan kesehatan PBB itu bisa berkelanjutan. Menurutnya, WHO sebaiknya lebih dulu menata ulang prioritas belanjanya, bukan sekadar mengejar dana pengganti setelah Amerika Serikat keluar dari organisasi tersebut.

Dalam wawancara pada Senin (2/11), Budi yang menjadi satu dari tujuh kandidat pimpinan WHO itu mengatakan prioritasnya adalah meninjau fungsi-fungsi WHO, mendapatkan kesepakatan negara-negara anggota, lalu mencari pendanaan baru. Sumber pendanaan pertama, kata dia, justru harus dicari dari dalam organisasi itu sendiri.

Saat ini iuran wajib negara anggota — yang disebut assessed contributions dan dihitung setiap dua tahun berdasarkan pendapatan serta jumlah penduduk — hanya menutup sekitar 20 persen hingga 30 persen dari total anggaran WHO. Sisanya, yang justru menjadi bagian terbesar, berasal dari kontribusi sukarela pemerintah dan donor.

Budi menegaskan organisasi tidak bisa disebut berkelanjutan bila iuran keanggotaannya hanya seperlima atau sepertiga anggaran. Menurutnya, pendanaan reguler setidaknya harus melampaui 50 persen dari total anggaran. Ia menilai kenaikan itu tidak akan terlalu memberatkan negara anggota, bahkan di tengah tekanan keuangan global, karena bila dibagi ke seluruh negara anggota, tambahannya hanya berkisar puluhan ribu dolar AS per negara.

Keluarnya Amerika Serikat secara resmi dari WHO pada Januari lalu dinilai Budi bukan bencana total bagi organisasi itu, yang kini kembali memiliki anggaran serupa dengan masa sebelum pandemi COVID-19. Namun ia memperingatkan negara yang bukan anggota akan dirugikan bila terjadi darurat kesehatan global, sehingga Amerika Serikat perlu diajak kembali — dan diplomasi adalah senjata terbaik untuk itu.

Bila terpilih, Budi juga berjanji mendorong negara-negara anggota mengadopsi perjanjian pandemi global beserta dana pendukungnya, agar setiap orang memiliki hak akses yang sama terhadap vaksin, obat, dan alat diagnostik bila pandemi baru melanda. Ia mencontohkan ketimpangan pada pandemi lalu, ketika satu negara bisa menimbun vaksin enam kali lipat jumlah penduduknya sementara negara lain tak kebagian karena sudah diborong negara kaya.

Budi menilai WHO saat ini belum siap menghadapi wabah global baru dan belum cukup menangani wabah Ebola paling mematikan dalam sejarah di Republik Demokratik Kongo. Menurutnya, wabah di negara berpenghasilan rendah kerap mendapat perhatian lebih kecil dibandingkan COVID-19 yang juga menghantam negara-negara berpenghasilan tinggi, sehingga lebih banyak dana perlu diarahkan untuk persoalan semacam itu.

Proses pemilihan sendiri masih panjang: pada Januari, Dewan Eksekutif WHO yang beranggotakan 34 orang akan menominasikan hingga tiga kandidat untuk diajukan ke Majelis Kesehatan Dunia, yang akan memilih kepala WHO berikutnya pada Mei 2027. Budi bersaing dengan kandidat dari Botswana, Qatar, Arab Saudi, Belgia, Spanyol, dan Tiongkok.

Bagi Indonesia, pencalonan ini bukan sekadar soal kursi pimpinan. Bila gagasan iuran wajib yang lebih besar dan perjanjian pandemi yang adil itu terwujud, negara-negara berkembang — termasuk Indonesia — akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat saat krisis kesehatan berikutnya datang: akses vaksin yang lebih merata, pendanaan wabah yang tidak bergantung pada kemurahan donor, dan suara yang lebih didengar dalam menentukan prioritas kesehatan dunia.