Merz di Asia: Perdagangan Jangan Dijadikan Senjata, Tata Ekonomi Global Harus Berbasis Aturan

KOREA SELATAN - INTARTA.com - Kanselir Jerman Friedrich Merz menyerukan penguatan perdagangan global dan tata ekonomi berbasis aturan saat menutup tur tiga negara di Asia di Korea Selatan, Jumat (30 Oktober 2026). Peringatan itu disampaikan di tengah memanasnya persaingan dagang dunia dan ketegangan antara Eropa dan Tiongkok.

Dalam kunjungannya, Merz menegaskan bahwa perdagangan harus menjadi jembatan kerja sama, bukan alat tekanan. Ia juga menyerukan agar tatanan ekonomi internasional dijaga tetap terbuka dan adil bagi semua negara.

Pada Jumat itu, Merz mengunjungi desa gencatan senjata Panmunjom di Zona Demiliterisasi (DMZ) yang memisahkan Korea Utara dan Korea Selatan. Ia sempat berdiri di sisi Korea Utara di dalam barak perundingan.

Korea Utara dan Korea Selatan telah terpisah sejak berakhirnya permusuhan dalam Perang Korea pada 1953, dengan perbatasan yang membelah Semenanjung Korea hingga kini.

Merz mengatakan, dari tempat itu terlihat betapa sebuah negara menderita akibat perpecahan dan betapa kuatnya keinginan untuk bersatu kembali, setidaknya di bagian selatan Semenanjung Korea. Ia menambahkan, selama di Seoul, ia ditanya tentang pengalaman reunifikasi Jerman.

Namun, Korea Utara dalam beberapa tahun terakhir menjauhi diplomasi dengan Korea Selatan. Pyongyang bahkan telah menghapus bahasa tentang reunifikasi dari konstitusinya dan menetapkan Korea Selatan sebagai "negara musuh".

Sementara Merz berada di Korea Selatan, Presiden Frank-Walter Steinmeier berada di Beijing dalam upaya meredakan perselisihan dagang dengan Tiongkok. Menjelang pertemuannya dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, Steinmeier memuji peran Tiongkok sebagai kekuatan teknologi dan ekonomi global, sembari menekankan tanggung jawab yang menyertainya.

Xi memuji apa yang disebutnya kemitraan strategis "all-dimensional" antara Tiongkok dan Jerman, serta menyerukan kerja sama baru yang berlandaskan stabilitas dan manfaat bersama. Menurut Xi, paradigma baru itu mengirim sinyal positif ke dunia: keterbukaan lebih diutamakan daripada penutupan, dan kerja sama lebih diutamakan daripada konfrontasi.

Xi juga berharap Jerman dan Uni Eropa tetap berpegang pada kebijakan Tiongkok yang "rasional, pragmatis, dan bersahabat", dengan menekankan bahwa kerja sama lebih besar daripada persaingan dan konsensus lebih besar daripada perbedaan dalam hubungan Tiongkok-Uni Eropa.

Di balik diplomasi itu, persoalan dagang tetap menjadi ganjalan. Uni Eropa mencatat defisit perdagangan yang besar dengan Tiongkok, mencapai 360 miliar euro atau sekitar 400,4 miliar dolar AS pada tahun lalu, dan diperkirakan melampaui angka itu pada tahun ini.

Brussel menuduh Tiongkok melakukan praktik ekonomi yang tidak adil, termasuk subsidi negara bagi industrinya yang menciptakan persaingan tidak seimbang. Jerman, sebagai ekonomi terbesar di Uni Eropa yang bertumpu pada ekspor, terpukul keras oleh membanjirnya surplus manufaktur Tiongkok ke pasar Eropa.

Kelompok industri menyebut lonjakan impor dari Tiongkok menyebabkan semakin banyak penutupan pabrik di blok tersebut. Meski demikian, Xi menegaskan bahwa perbedaan dan masalah selalu dapat diselesaikan.

Di hari yang sama, Jerman juga memperingati 65 tahun perjanjian perekrutan pekerja tamu antara Jerman Barat dan Turki yang ditandatangani pada 30 Oktober 1961 — sebuah tonggak sejarah migrasi yang masih terasa dampaknya hingga kini.