Setelah Dua Dekade Menjaga Perdamaian, Ribuan Pasukan Mulai Ditarik Pulang

MOGADISHU - INTARTA.com - Setelah hampir dua dekade menjadi tulang punggung misi perdamaian, pasukan Uganda mulai ditarik pulang dari Somalia. Kontingen pertama yang terdiri dari 109 prajurit dilaporkan telah meninggalkan ibu kota pada Jumat lalu, membuka fase penarikan bertahap yang dijadwalkan tuntas pada akhir 2027.

Militer Uganda menyatakan kelompok pertama pasukan dalam operasi penarikan bertahap itu sudah tiba kembali di tanah air. Uganda adalah negara pertama yang mengirim pasukan ke Somalia sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian Uni Afrika yang dibentuk pada 2007 untuk mendukung pemerintah Somalia menghadapi kelompok militan Al-Shabab.

Saat ini sekitar 4.500 prajurit Uganda bertugas di Somalia dalam Misi Dukungan dan Stabilisasi Uni Afrika di Somalia (AUSSOM), ditambah sekitar 2.000 prajurit lain yang dikerahkan lewat perjanjian bilateral. Menurut pernyataan militer Uganda, penarikan penuh itu akan menandai berakhirnya operasi perdamaian dan stabilisasi selama 20 tahun, sekaligus menyerahkan tanggung jawab penuh atas keamanan kepada Angkatan Bersenjata Somalia.

Masa depan misi Uni Afrika itu sendiri kini diliputi ketidakpastian setelah Amerika Serikat menghentikan pendanaan bagi kantor logistik PBB yang menjadi tumpuan koalisi tersebut. Washington, donor terbesar koalisi, menyampaikan kekecewaan atas lambatnya kemajuan melawan Al-Shabab, yang masih menguasai wilayah luas di Somalia tengah, serta menuding pemerintah Somalia gagal menyatukan negara dan menjalankan reformasi politik.

Pengumuman penarikan ini berbarengan dengan berakhirnya misi politik PBB di Somalia. Misi Bantuan Transisi PBB di Somalia ditutup pada Sabtu setelah lebih dari tiga dekade upaya pembangunan perdamaian, dan tanggung jawabnya dialihkan kepada pemerintah Somalia serta sejumlah badan PBB. Somalia sendiri dijadwalkan menggelar pemilu pada Mei tahun depan, tetapi ketidakamanan dan perselisihan dengan oposisi membayangi jalannya proses tersebut.

Bagi Indonesia, dinamika ini bukan cerita yang jauh. Indonesia termasuk negara yang rutin mengirim pasukan penjaga perdamaian ke berbagai misi dunia, sehingga berakhirnya sebuah misi panjang selalu menyisakan pertanyaan yang sama: apakah pasukan nasional yang ditinggalkan sudah benar-benar siap memikul keamanan sendiri, dan apakah warga sipil di wilayah yang ditinggalkan tetap terlindungi. Pengalaman Uganda menunjukkan bahwa penarikan pasukan tidak pernah sekadar soal jadwal, melainkan soal kesiapan institusi, pendanaan, dan stabilitas politik yang harus berjalan beriringan.