Wacana HP Gratis Dikritik: Ekonom UGM Sebut Bisa Sedot APBN hingga Rp74 Triliun

YOGYAKARTA - INTARTA.com - Wacana pemerintah untuk membagikan telepon seluler (HP) gratis kepada masyarakat sebagai sarana penyaluran bantuan sosial (bansos) terus menuai kritik. Ekonom sekaligus dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, memperingatkan bahwa kebijakan ini bisa menimbulkan beban fiskal yang sangat besar bagi negara.

Menurut Wisnu, biaya program tersebut tidak berhenti pada pengadaan gawai semata. Negara juga harus menanggung ongkos distribusi, aktivasi perangkat, kuota internet, pemeliharaan sistem, hingga risiko penggantian perangkat yang rusak atau hilang.

Wisnu memaparkan hitung-hitungan kasarnya. Jika pemerintah menganggarkan perangkat seharga Rp1 juta per unit untuk 20 juta penerima, dana yang dibutuhkan dari APBN khusus untuk pengadaan gawai saja sudah mencapai Rp20 triliun. Angka itu bisa melonjak hingga Rp74 triliun apabila target penerima menjangkau 74 juta orang, belum termasuk biaya pendukung lainnya.

Di tengah ruang anggaran negara yang terbatas, pengadaan terpusat dengan pembiayaan penuh dari negara dinilai sangat rawan mengalami inefisiensi. Wisnu menekankan perlunya pengawasan ketat untuk mencegah mark up harga, spesifikasi perangkat yang tidak sesuai kebutuhan, hingga pembelian lisensi yang sebenarnya tidak diperlukan.