Dua Mantan Pejabat KPK Kini Kawal Program Makan Bergizi Gratis
Oleh

Reading Comfort
adjust the font size
JAKARTA - INTARTA.com - Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menugaskan dua personel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal sistem pengawasan di lingkungan lembaga tersebut.
Langkah ini diambil di bawah kepemimpinan Sudaryono sebagai bagian dari upaya membangun pengelolaan program yang semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas. Kehadiran kedua personel itu diharapkan menutup celah kerawanan yang sebelumnya menjadi perhatian KPK dalam kajian atas pelaksanaan MBG.
Baca Juga:Lima Jam Dicecar Penyidik, Menteri ATR/BPN Ditanya Aliran Uang Miliaran dan Setoran JabatanDua Nama yang Kini Bertugas di BGN
Kedua personel tersebut adalah Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) Mungki Hadipratikno serta Kepala Sekretariat Dewan Pengawas KPK Haerudin. Keduanya kini telah diberhentikan dengan hormat dari KPK dan resmi bertugas di BGN.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penugasan itu diharapkan memperkuat kelembagaan BGN, terutama dalam membangun sistem tata kelola yang berintegritas dan mengedepankan pencegahan korupsi. Menurut dia, langkah tersebut juga menjadi bagian dari penguatan koordinasi dan kerja sama antarlembaga.
Baca Juga:Tiga Kabar Artis Paling Heboh: Klarifikasi Amanda, Pemeriksaan Musisi, dan Malam Penghargaan MusikRekomendasi Kajian KPK Jadi Pegangan
Pengawalan dari internal BGN menjadi penting karena MBG menyentuh jutaan penerima manfaat dan melibatkan rantai pengadaan yang panjang, dari dapur penyedia hingga distribusi ke sekolah dan kelompok sasaran. Bila rekomendasi hasil kajian KPK tentang potensi kerawanan korupsi ditindaklanjuti secara optimal, risiko penyimpangan anggaran dan penyalahgunaan wewenang dapat ditekan sejak awal.
Anak-anak penerima MBG dan orang tua mereka akan merasakan penguatan pengawasan ini lewat program yang dibiayai uang negara dan diawasi lebih ketat, sehingga manfaatnya lebih terjamin sampai ke penerima. Langkah berikutnya yang patut ditunggu adalah bagaimana BGN menerjemahkan rekomendasi tersebut ke dalam prosedur yang bisa diaudit publik, bukan sekadar penugasan personel.
Sumber: JPNN
Tambahkan Intarta Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Topik
intarta
Berita & Media
Diskusi
Memuat…
Memuat komentar…
Berita Terkait

Lima Jam Dicecar Penyidik, Menteri ATR/BPN Ditanya Aliran Uang Miliaran dan Setoran Jabatan

Tiga Kabar Artis Paling Heboh: Klarifikasi Amanda, Pemeriksaan Musisi, dan Malam Penghargaan Musik

Dari 25 Anak hingga 600 Ribu Porsi Sehari: Perjalanan Pendiri Dapur Sekolah yang Raih Penghargaan Bergengsi

Ketika Alat Penegak Hukum Diduga Berbalik Mengintai Pejabat dan Warga

Viral SIM Seumur Hidup Ternyata Hoaks, Masa Berlaku Tetap Lima Tahun

Ramalan Zodiak Leo dan Virgo Hari Ini: Jaga Kesehatan dan Manfaatkan Peluang Keuangan
Berita Terkini
Lihat Semua
Kebakaran Apartemen Tewaskan 14 Orang, Puluhan Korban Masih Dirawat






