150 Guru Besar Desak Gibran Mundur Sukarela, Polemik Ijazah Jadi Perdebatan Etika dan Politik

INTARTA.com - Sebanyak 150 guru besar dari berbagai daerah di Indonesia mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri secara sukarela imbas polemik ijazah SMA-nya. Desakan itu disampaikan melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Guru Besar Universitas Hasanuddin, Idrus Paturusi, menjelaskan surat terbuka tersebut diinisiasi oleh 13 orang dan menjadi wadah bagi para guru besar untuk menyampaikan sikap atas polemik ijazah Gibran. Ia menegaskan pihaknya mengimbau Gibran mundur secara sukarela, namun belum diketahui apakah desakan itu akan bergulir ke mekanisme politik atau konstitusional.

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Andalas menilai wajar jika para guru besar mempertanyakan hal tersebut. Pasalnya, proses penyetaraan ijazah bagi masyarakat umum seharusnya memakan waktu lama, bahkan bisa 3 bulan hingga 6 bulan, sementara Gibran disebut memperolehnya dalam satu hari.

Atas dasar itu, desakan tersebut dibingkai sebagai panggilan moral kepada Gibran, bukan keputusan hukum yang otomatis memberhentikan wakil presiden. Pemberhentian wakil presiden tetap harus melalui mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menilai polemik ijazah Gibran dapat menjadi beban politik bagi Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, suara-suara kritis terhadap Gibran terus berkembang dan dapat memengaruhi legitimasi wakil presiden.

Namun, aktivis politik Ade Armando memiliki pandangan berbeda. Ia menilai sejumlah guru besar yang mendesak Gibran mundur merupakan tokoh-tokoh yang sejak awal kritis terhadap Joko Widodo. Ade juga mempertanyakan mengapa surat terbuka tersebut diberikan tembusannya kepada PDI Perjuangan untuk disampaikan kepada publik.

Hingga kini, desakan pengunduran diri Gibran menjadi bagian dari perdebatan publik yang memperhadapkan perspektif etika dan moral dengan argumen politik. Sementara itu, publik masih menantikan hasil penyelidikan Bareskrim Polri yang telah meminta klarifikasi dari sejumlah pelapor terkait dugaan keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.