Peringati 98 Tahun Sumpah Pemuda, DPR: Kritik Asap Lintas Batas Dijawab dengan Kerja Nyata

INTARTA.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengajak seluruh bangsa memaknai 98 tahun Sumpah Pemuda bukan sekadar sebagai semboyan, melainkan sebagai kemampuan negara mengambil keputusan yang tepat, cepat, dan adil. Pesan itu disampaikan dalam video resmi Pimpinan DPR RI memperingati Hari Sumpah Pemuda, Rabu, 28 Oktober 2026.

Dasco mengingatkan, pada 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai daerah, suku, dan organisasi datang membawa perbedaan, tetapi sepakat tentang hal yang lebih penting: satu tanah air, satu bangsa, dan bahasa persatuan Indonesia. Menurutnya, mereka bersatu justru karena menyadari masa depan tidak mungkin diperjuangkan sendiri-sendiri.

Dalam perkara kabut asap lintas batas, Dasco menyebut DPR mendengar perhatian, kritik, dan rekomendasi dari Malaysia dan Singapura, termasuk suara yang berkembang di parlemen negara sahabat. Kritik itu patut dihargai, katanya, tanpa harus menerima setiap penilaian.

Yang paling penting, lanjut Dasco, adalah melindungi warga terdampak, memperkuat pencegahan dan penegakan hukum, memulihkan lingkungan, serta memastikan tanggung jawab pelaku usaha, termasuk yang memiliki rantai kegiatan lintas negara. Ia juga mengusulkan parlemen-parlemen Asia duduk lebih erat, tidak hanya ketika krisis terjadi, untuk bekerja sama dalam pencegahan bencana, keamanan siber, ketahanan pangan dan energi, serta penyelesaian persoalan lintas batas.

Dasco menegaskan Indonesia harus tetap teguh pada politik luar negeri bebas aktif. Indonesia tidak menjadi kepanjangan tangan kepentingan negara mana pun, tetapi juga tidak menutup pintu kerja sama. Dalam pertahanan, sikap defensif aktif berarti waspada, mampu mencegah ancaman, dan berinisiatif secara terukur tanpa mencari permusuhan.

Ia menambahkan, persatuan juga berbicara langsung kepada kehidupan politik di dalam negeri. Partai adalah jalan pengabdian dan fraksi adalah sarana memperjuangkan aspirasi, tetapi Indonesia adalah amanah bersama. Perbedaan, katanya, harus dikelola dengan kedewasaan dalam bingkai kedaulatan rakyat, negara hukum, hak asasi manusia, keadilan sosial, dan keutuhan NKRI.

Pada masa persidangan berikutnya, Dasco menyebut empat agenda legislasi yang perlu dikerjakan secara cermat dan saling terhubung. Pertama, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, yang harus memperkuat daya tahan infrastruktur digital dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pengawasan yang menjamin privasi serta kebebasan berekspresi.

Kedua, RUU Masyarakat Adat, yang harus memastikan pengakuan atas wilayah, pengetahuan, dan hak kolektif masyarakat adat, bukan sekadar menjadikan mereka objek pencatatan. Ketiga, RUU Administrasi Kependudukan, yang harus menjamin identitas hukum dan layanan publik bagi setiap warga tanpa mengorbankan pelindungan data pribadi.

Keempat, RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, yang telah menjadi usul inisiatif DPR. RUU ini harus memungkinkan negara menyita hasil kejahatan secara efektif, namun tetap berada dalam sistem peradilan pidana terpadu, selaras dengan KUHP dan KUHAP yang baru, serta menjunjung due process of law, termasuk pengaturan pembuktian, kontrol pengadilan, dan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik.

Keempat agenda itu, tegas Dasco, tidak boleh berdiri sendiri dan harus terintegrasi dengan kerangka Satu Data Indonesia. Ia merangkumnya dalam kalimat: satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu data Indonesia. Namun, satu data bukan berarti seluruh putusan dipusatkan. Prinsip desentralisasi tetap berlaku, pemerintah daerah tetap menjalankan kewenangannya, dan yang disatukan adalah standar, keterhubungan, dan tanggung jawab atas data.

Dasco menutup pesannya dengan ajakan kepada generasi muda untuk menjaga semangat persatuan. "Berani tanpa gegabah, terbuka tanpa tunduk, bersatu tanpa kehilangan nalar kritis," katanya.