Pesan Tegas untuk Abdi Negara Baru: Bijak Bermedsos, Utamakan Pelayanan

JAKARTA - INTARTA.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar tetap bijak dalam menggunakan media sosial. Pesan itu disampaikan usai dirinya mengambil sumpah atau janji pengangkatan 3.418 calon pegawai negeri sipil (CPNS) menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Menurut Pramono, setelah menjalani pelatihan dan resmi menyandang status ASN, para pegawai itu memikul tanggung jawab yang lebih besar. Tugas utama mereka adalah melayani masyarakat, bukan sekadar mengejar perhatian di ruang digital.

"Begitu mereka menjadi ASN, mereka ada tanggung jawab dan kewajibannya. Termasuk tidak bisa kemudian seenaknya atau sesukanya mem-posting di media sosial hal-hal yang berkaitan bukan tugas utamanya," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Pramono menegaskan, imbauan tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi hak demokrasi ASN. Selama bertugas, kata dia, ASN tetap harus bekerja secara profesional dan memahami batasan yang melekat pada jabatannya.

"Sehingga dengan demikian, tanpa mengurangi hak demokrasi yang dimiliki oleh ASN Jakarta, selama mereka bertugas tentunya mereka harus bekerja secara profesional," sambungnya.

Ia mengaku yakin para ASN yang telah melewati seleksi ketat dan berbagai pelatihan akan memahami tugas serta tanggung jawabnya, termasuk dalam bersikap di media sosial. "Saya yakin mereka pasti memahami akan tugas dan tanggung jawabnya," tuturnya.

Di akhir sambutannya, Pramono mengucapkan selamat kepada para PNS yang baru diangkat. Ia mengingatkan bahwa pengangkatan itu bukan sekadar pencapaian pribadi, melainkan bentuk kepercayaan publik yang harus dijaga sepanjang masa pengabdian.

"Momentum ini adalah pencapaian sekaligus bentuk kepercayaan dan tanggung jawab yang harus dijaga dalam perjalanan pengabdian Anda semuanya sebagai Aparatur Sipil Negara," kata Pramono.

Pesan ini relevan jauh melampaui ibu kota. Di era ketika satu unggahan bisa menyebar dalam hitungan menit, sikap ASN di media sosial ikut membentuk kepercayaan warga terhadap institusi. Unggahan yang gegabah dapat memicu kesalahpahaman, sementara sikap yang terukur justru memperkuat citra pelayanan publik yang tenang dan dapat diandalkan. Untuk warga Jakarta yang mengurus layanan di kantor-kantor pemerintah, yang paling terasa dari peringatan ini bukan larangan bermedsos, melainkan penegasan bahwa energi ASN harus kembali ke tugas pokoknya: melayani dengan cepat, adil, dan profesional.