PKS Desak Gibran Tunjukkan Ijazah, PSI Minta Aturan Diperjelas lewat PTUN

INTARTA.com - Perdebatan mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan dalam diskusi Satu Meja di KompasTV. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Gibran menunjukkan keberanian untuk memperlihatkan ijazahnya kepada publik, sementara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menekankan pentingnya kejelasan aturan melalui proses hukum.

Dalam diskusi itu, perwakilan PKS menyampaikan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan rasa keadilan. Menurutnya, tidak boleh ada pihak yang mendapat perlakuan istimewa, sementara pihak lain tidak. Karena itu, ia berharap Gibran menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dengan bersikap terbuka.

PKS menilai, keterbukaan dari Gibran akan membantu meredakan kecurigaan publik. Dengan menunjukkan ijazah secara terbuka, persoalan ini tidak lagi menjadi bahan spekulasi yang berlarut-larut.

PKS juga menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah memutus perkara terkait ijazah tersebut. Namun, menurut PKS, putusan itu tetap perlu ditindaklanjuti agar ada perbaikan ke depan, termasuk peran DPR RI dalam merespons dan mengawasi persoalan ini.

Di sisi lain, PSI menyampaikan harapan agar persoalan ini menjadi terang melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut PSI, ijazah tersebut nantinya dapat diperlihatkan di depan hakim, diperdebatkan, dan diputuskan secara terbuka sehingga publik memperoleh kejelasan.

PSI juga sejak awal menginginkan adanya kejelasan aturan. Bila aturan tidak jelas, kata PSI, polemik serupa akan terus berulang dan melelahkan publik. Karena itu, PSI berharap partai-partai yang memiliki kewenangan membuat undang-undang, termasuk PKS dan PDIP, terus mengawasi kinerja pemerintahan dan memperjuangkan kepastian aturan.

Diskusi tersebut menegaskan bahwa setelah putusan MK, bola kini berada di tangan DPR RI di Senayan. DPR sebagai institusi diharapkan merespons putusan itu agar publik tidak menganggap ada pembiaran terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi.

Respons yang terbuka dari DPR juga dinilai penting agar semua pihak dapat mengambil pelajaran, sehingga kasus serupa tidak kembali terulang di kemudian hari. Pada akhirnya, baik PKS maupun PSI sama-sama menekankan satu hal: publik berhak atas kejelasan, dan kejelasan itu harus lahir dari proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.