Iklan
PolitikBerita

Pimpinan Partai Didorong Segera Bertemu Bahas Putusan soal Ijazah Wapres

Redaksi

Oleh

Pimpinan Partai Didorong Segera Bertemu Bahas Putusan soal Ijazah Wapres
Ilustrasi pemberitaan Intarta (Foto: Intarta/Redaksi)

Reading Comfort

JAKARTA - INTARTA.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mendorong pimpinan partai politik segera bertemu untuk membicarakan persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742/K/TUN/2026.

Doli menilai pertemuan itu semakin penting dan tidak bisa lagi diabaikan. Menurutnya, putusan MA tersebut sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, sehingga persoalan ini perlu dibicarakan secara terbuka di tingkat pimpinan partai.

Baca Juga:Kasasi Dikabulkan, Polemik Ijazah Wakil Presiden Kembali Memanas

Putusan MA dan Pertimbangan MK

Dalam putusan tersebut, MA menyatakan batal demi hukum surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pencalonan. Sementara itu, MK dalam perkara yang sama memang tidak menerima petitum pemohon terkait diskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden, namun dalam pertimbangannya menyatakan tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah setara SMA yang menjadi syarat pencalonan.

Dua putusan itu, menurut Doli, membuat urgensi pertemuan elite partai semakin besar. Ia mempertanyakan bila putusan MK dan MA terus didiamkan tanpa pembahasan di antara pimpinan partai politik.

Baca Juga:KPU Tegaskan Sudah Bekerja Sesuai Aturan Usai Putusan Pembatalan Suket Wapres

Pertemuan Elite Dinilai Tak Bisa Ditunda

Dorongan Doli menempatkan persoalan ini bukan lagi sekadar perdebatan publik, melainkan agenda politik yang membutuhkan sikap bersama dari para pimpinan partai. Bila pertemuan itu benar-benar digelar, hasilnya bisa menentukan arah sikap koalisi dan partai-partai terhadap status hukum dan politik Wakil Presiden ke depan.

Sebaliknya, bila pertemuan tak kunjung digelar, polemik ijazah berpotensi terus bergulir di ruang publik tanpa kejelasan sikap kelembagaan, dan menjadi bahan tarik-menarik politik yang melebar ke luar substansi hukumnya. Publik pun menunggu apakah dorongan ini direspons dengan pertemuan nyata, atau berhenti sebagai pernyataan politik semata.

Sumber: JPNN

Tambahkan Intarta Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.

Tambahkan Sekarang →

Topik

i

intarta

Berita & Media

Diskusi

Memuat…

Memuat komentar…