Polemik Ijazah Memanas, Relawan Nilai Sasaran Sebenarnya Sang Presiden

Oleh

Polemik Ijazah Memanas, Relawan Nilai Sasaran Sebenarnya Sang Presiden — Ilustrasi pemberitaan Intarta (Foto: Intarta/Redaksi)

Reading Comfort

adjust the font size

INTARTA.com - Polemik seputar surat keterangan penyetaraan ijazah sang wakil presiden kembali memanas di ruang publik. Dalam sebuah diskusi televisi, kubu relawan dan partai koalisi menyampaikan pandangan yang berbeda soal ke mana sebenarnya polemik ini mengarah, dan jalan keluar apa yang paling terhormat.

Perdebatan bermula dari sikap Partai Demokrat yang menyatakan menghormati putusan Mahkamah Agung soal surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran. Politikus Demokrat Andi Arif menjelaskan, partainya masih mempertimbangkan sejumlah aspek sebelum menentukan sikap politik resmi, yakni kepastian hukum dari sebuah putusan pengadilan, stabilitas pemerintahan, serta posisi Demokrat yang independen namun terikat dalam koalisi.

Relawan: Sasaran Sebenarnya Adalah Sang Presiden

Perwakilan relawan Freddy menegaskan pandangan berbeda: menurutnya, sasaran utama polemik ini bukanlah sang wakil presiden, melainkan Presiden Prabowo. Logikanya, Prabowo dan Gibran adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Ketika satu ditumbangkan, menumbangkan yang satunya akan jauh lebih mudah.

Argumen itu diperkuat dengan persoalan surat keterangan itu sendiri. Freddy mengingatkan bahwa Presiden Prabowo menempuh pendidikan di luar negeri, sehingga logika penyerangan lewat surat keterangan justru akan berdampak lebih besar kepada sang presiden. Ia menegaskan tidak bermaksud menyerang Prabowo, melainkan memberi kesadaran kepada publik dan para pendukung bahwa kekuatan bersama inilah yang sedang diuji.

Freddy juga mengklaim dukungan relawan dan partai pendukung masih sangat solid, baik di parlemen maupun di masyarakat. Ia bahkan menyebut pesan yang sejalan dari Jokowi: yang disasar dalam polemik ini adalah Presiden Prabowo, karena ketika kekuatan yang bersatu itu melemah di satu sisi, sisi lainnya ikut melemah.

Partai Koalisi: Jangan Melebar, Jangan Berlarut-larut

Politikus koalisi Doli meminta pembahasan tidak melebar ke arah menyerang Presiden Prabowo. Menurutnya, yang perlu dicermati adalah fakta putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, serta seluruh aspek kehidupan berbangsa yang terkait. Partai-partai, katanya, kini tengah melakukan analisis dan kajian, menghitung implikasi setiap opsi, sebelum pimpinan partai bertemu dan mengambil keputusan politik.

Doli juga menegaskan bahwa bila polemik ini sampai pada proses politik, DPR akan berjalan sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, bukan soal terhormat atau tidak terhormat. Sejauh ini, tambahnya, belum ada sinyal sang presiden mengumpulkan partai-partai koalisi, karena sang presiden juga sedang fokus mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi.

Pengamat: Dua Persoalan yang Berbeda

Pengamat Ray Rangkuti menawarkan pisau analisis yang berbeda. Menurutnya, persoalan sang wakil presiden adalah soal dasar hukum jabatan, karena sudah diputus dua lembaga hukum tertinggi, sedangkan persoalan sang presiden adalah soal kinerja. Dua hal itu tidak bisa dicampuradukkan.

Ray memperingatkan, bila tidak ada tindak lanjut politik, polemik ini akan terus diributkan dan pada akhirnya mengganggu pemerintahan. Jalan terbaik menurutnya adalah penyelesaian yang cepat dan terhormat, termasuk tradisi mundur yang menurutnya harus mulai dilazimkan dalam budaya politik, agar publik melihat bahwa kekuasaan bukan segala-galanya dan tidak patut dipertahankan dengan segala cara.

Di akhir diskusi, Ray justru memberi sindiran balik: cara pandang yang menyebut sang presiden sebagai target sesungguhnya, menurutnya, adalah cara kubu sang wakil presiden berlindung di balik kebesaran sang presiden.

Dampak Bagi Pembaca: Stabilitas yang Ditunggu Kepastiannya

Polemik ini penting bukan hanya karena tokohnya, melainkan karena efeknya terhadap stabilitas pemerintahan. Selama keputusan politik belum diambil, kegaduhan berpotensi terus bergulir, mengaburkan perhatian dari persoalan sehari-hari seperti harga kebutuhan, lapangan kerja, dan layanan publik.

Langkah berikutnya yang patut dipantau adalah pertemuan para pimpinan partai koalisi dan sikap resmi yang mereka umumkan. Keputusan yang cepat dan jelas, apa pun isinya, akan mengakhiri ketidakpastian; sebaliknya, polemik yang berlarut-larut hanya akan memperpanjang kegaduhan yang dirasakan publik.