Gubernur Dukung Pengerahan Prajurit, Tegaskan Soal Kewenangan Pusat

JAKARTA - INTARTA.com - Gubernur setempat angkat bicara mengenai pengerahan prajurit TNI untuk mempertebal pengamanan di ibu kota. Ia menegaskan bahwa urusan keamanan dan pertahanan merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap langkah tersebut.

Sikap itu ia sampaikan di tengah kabar pengerahan prajurit dalam jumlah besar dari tiga matra TNI ke wilayah ibu kota. Salah satu matra yang disebut turut mengerahkan prajurit adalah TNI Angkatan Laut. Kabar tersebut sebelumnya beredar luas dan memicu berbagai penafsiran di masyarakat.

Markas Besar TNI sebelumnya sudah memberikan penjelasan. Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Muhammad Nas, mengatakan pengerahan pasukan merupakan hal biasa yang dilakukan TNI sebagai upaya kesiapsiagaan.

Nas tidak merinci secara pasti berapa total prajurit yang dikerahkan. Namun ia menegaskan pengerahan itu tidak perlu dikaitkan dengan isu lain yang sedang menjadi sorotan. TNI, kata dia, dituntut senantiasa siap siaga untuk melindungi segenap bangsa dan menjaga keutuhan negara, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pramono menilai ibu kota memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian nasional. Karena itu, ia menyampaikan apresiasi terhadap langkah penebalan pengamanan tersebut. Kehadiran aparat di titik-titik penting diharapkan memberi rasa aman bagi warga yang beraktivitas setiap hari.

Pengendara dan pekerja kantoran di Jakarta akan merasakan langsung penebalan pengamanan ini di jalan-jalan utama, kawasan perkantoran, dan pusat keramaian. Selama dilakukan secara proporsional dan komunikatif, kehadiran prajurit bisa menenangkan, bukan menimbulkan kecemasan. Sebaliknya, minimnya penjelasan justru membuka ruang spekulasi, sehingga penjelasan resmi dari pemerintah daerah dan TNI menjadi penting untuk meluruskan kabar yang beredar.

Ke depan, yang ditunggu publik adalah kepastian soal durasi dan skala pengerahan ini. Bila pengamanan dipertebal hanya untuk jangka pendek, pemerintah perlu menyampaikannya secara terbuka agar aktivitas warga dan dunia usaha tidak terganggu oleh ketidakpastian. Transparansi semacam itu juga membantu menjaga kepercayaan publik terhadap aparat.