Polemik Ijazah Gibran: PDIP Minta Keterbukaan, Tunjukkan Saja di DPR

INTARTA.com - Polemik seputar ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mengemuka dalam diskusi penutup program SATU MEJA di KompasTV. Sejumlah narasumber menilai persoalan ini sebaiknya disudahi dengan keterbukaan, bukan dibiarkan berlarut-larut hingga memicu kecurigaan publik.

Perwakilan PDIP dalam diskusi itu menegaskan sikap partainya: lebih baik terbuka dan menunjukkan dokumen yang dipersoalkan. Menurutnya, bila dokumen itu memang ada, menunjukkannya di hadapan DPR RI akan menutup perdebatan dan memberi kejelasan bagi semua pihak.

Para narasumber sepakat, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara terkait, bola kini berada di tangan parlemen. DPR RI sebagai institusi didorong merespons putusan tersebut, antara lain melalui mekanisme pengawasan yang tersedia, termasuk hak angket, agar persoalan ini memiliki ujung yang jelas.

Seorang pengamat politik yang hadir menilai nasib wacana hak angket itu sangat dipengaruhi dua hal: soliditas koalisi pendukung pemerintah dan tekanan publik. Bila tekanan publik tinggi, DPR dinilai sulit mengabaikan aspirasi yang berkembang, apa pun sikap koalisi.

Perwakilan PDIP menegaskan polemik ini bukan persoalan pribadi. Bagi partainya, ini menyangkut sistem ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, serta keadilan antargenerasi: tidak boleh ada pihak yang merasa mendapat perlakuan istimewa, sementara yang lain harus memenuhi syarat yang sama.

Dalam diskusi itu juga disebutkan bahwa proses hukum terkait laporan soal dokumen tersebut sedang berjalan di Bareskrim Polri, sementara harapan akan kejelasan juga dititipkan pada jalur pengadilan tata usaha negara. Perwakilan PSI menyampaikan harapan agar persoalan ini terang di pengadilan, sedangkan perwakilan PKS ikut didorong untuk terus mengawasi kinerja pemerintah sebagai penyeimbang.

Di ujung diskusi, para narasumber sepakat pada satu pesan yang sama: keterbukaan adalah jalan paling sederhana. Menunjukkan dokumen, memberi penjelasan yang bisa diuji, dan membiarkan institusi yang berwenang bekerja adalah cara agar publik tidak terus menduga-duga, dan agar kasus serupa tidak terulang di kemudian hari.