Kasus Penyadapan Presiden: Status Tersangka Dibantah, Dugaan Makar Didalami

JAKARTA - INTARTA.com - Penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal informasi elektronik yang menjerat mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri terus bergulir. Sejumlah perkembangan terbaru muncul, mulai dari bantahan status tersangka dua mantan Kapolri hingga pendalaman dugaan makar oleh penyidik.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Pol Asep Safrudin, membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai penetapan tersangka terhadap dua mantan Kapolri, yakni Tito Karnavian dan Idham Azis. Kabar itu disebut tidak benar.

"Infonya tidak benar," ujar Asep saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Minggu (8/11).

Bareskrim mengaku tengah mendalami dugaan makar dalam kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut. Langkah ini sekaligus menindaklanjuti informasi yang berkembang di ruang publik.

"Tim terus bekerja untuk mendalami dan menelusuri terkait dugaan makar tersebut," kata Asep.

Dugaan makar sebelumnya sempat disampaikan sejumlah pihak, termasuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra.

"Saya pikir itu adalah suatu tindakan yang ilegal, dan mengarah ke tindakan yang makar. Itu saja," kata Herindra saat menyambangi Istana Kepresidenan, Jumat (6/11).

Di tengah penanganan kasus tersebut, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan 10 mantan Kapolri di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (8/11).

Para mantan pimpinan tertinggi kepolisian itu terdiri dari Roesmanhadi, Roesdihardjo, Surojo Bimantoro, Da'i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian yang saat ini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri.

Idham Azis tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Menurut keterangan resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Prabowo dan para mantan Kapolri itu bertukar pandangan mengenai isu terkini.

Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima permohonan dari Polri terkait permintaan perlindungan terhadap enam orang saksi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal ini.

Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas, menyatakan pihaknya masih melakukan penelaahan atas permohonan tersebut dan belum bisa memberikan informasi mengenai identitas keenam saksi itu.

"Kami masih melakukan penelaahan," kata Susi, Minggu (8/11).

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, turut bersuara karena diisukan terlibat dalam kasus ini. Ia mengaku kaget dikait-kaitkan dengan tindak pidana tersebut dan membantah pernah mengikuti rapat bersama para terduga pelaku tepat sebelum penangkapan.

"Gimana saya ikut penyadapan presiden, saya saja disadap," ucap Bahlil saat pidato di acara pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Maluku, Ambon, Sabtu (7/11).

Bahlil menyatakan mendukung penuh aparat penegak hukum menuntaskan persoalan ini dan akan melayangkan somasi kepada pihak yang tidak bertanggung jawab menyebarkan isu tentang dirinya. Bila somasi tak direspons, ia akan menempuh jalur hukum.

Sementara itu, Bareskrim telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yakni Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Listyo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Slamet tidak ditahan karena sedang sakit.

Keempat tersangka disangkakan melanggar Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara selama 10 tahun, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman penjara selama 6 tahun, serta Pasal 31 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman penjara selama 8 tahun.

Perkembangan kasus ini menjadi ujian besar bagi penegakan hukum di lingkungan kepolisian sendiri. Publik menanti langkah penyidik berikutnya, termasuk hasil pendalaman dugaan makar dan keputusan LPSK atas perlindungan enam saksi, karena hasilnya akan menentukan seberapa jauh kasus penyadapan ini menyeret nama-nama besar di institusi penegak hukum.