Jimly: Motif Penyadapan Presiden Bakal Terungkap di Pengadilan

JAKARTA - INTARTA.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie, menyoroti serius kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurut Jimly, proses persidangan di pengadilan nantinya akan membuktikan apakah Listyo dan kawan-kawan terbukti melakukan tindakan makar.

Jimly menjelaskan, persidangan akan menjadi kunci untuk mengungkap motif sebenarnya di balik aksi penyadapan tersebut. Bila motif pelaku terbukti mengarah pada upaya melumpuhkan pemerintahan atau membahayakan keselamatan kepala negara, pasal makar sangat relevan untuk diterapkan.

Kendati demikian, Jimly mengimbau publik untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan dan tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Ia menekankan dugaan makar saat ini masih berada pada tahap indikasi awal yang memerlukan pembuktian materiil secara kuat di pengadilan.

Di sisi lain, Polri telah mengajukan perlindungan bagi 6 saksi kasus dugaan penyadapan Presiden ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Langkah ini menunjukkan perkara tersebut sudah memasuki tahap pengumpulan bukti yang serius, dengan para saksi yang keterangannya dinilai penting bagi penyidikan.

Komisi III DPR juga memanggil Kapolri untuk membahas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo hingga mengusut siapa pemberi perintah kepada Listyo dan kawan-kawan. Pemanggilan ini menempatkan parlemen sebagai pengawas atas penanganan perkara yang menyangkut langsung keamanan kepala negara.

Perkara ini kini menjadi ujian bagi penegakan hukum dan stabilitas pemerintahan. Publik menanti jawaban atas pertanyaan paling mendasar: siapa yang memerintahkan penyadapan, dan untuk tujuan apa. Jawaban itu, kata Jimly, hanya bisa dipastikan lewat pembuktian di pengadilan, bukan lewat spekulasi yang beredar di ruang publik. Sampai saat itu, asas praduga tak bersalah tetap menjadi pegangan, sementara aparat penegak hukum dituntut bekerja transparan agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara tidak runtuh.