Payung Hukum Baru Pekerja Berlaku, 313 Pasal Atur Hak hingga Pesangon

JAKARTA - INTARTA.com - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan resmi berlaku. Aturan tersebut diundangkan pada 28 Oktober 2026 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, menjadi payung hukum baru bagi pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja di Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan dokumen UU tersebut dapat diakses dan diunduh masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara. Ketersediaan dokumen ini dinilai penting agar masyarakat tidak sekadar tahu ada undang-undang baru, tetapi memahami langsung substansi pengaturannya.

"Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum," ujar Yassierli.

UU Nomor 27 Tahun 2026 terdiri atas 313 pasal dan 23 bab. Cakupannya luas, mulai dari ketentuan umum, landasan, asas, dan tujuan, kesempatan dan perlakuan yang sama, perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan, hingga peningkatan produktivitas serta pelatihan kerja dan pemagangan.

Aturan ini juga mengatur penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, tenaga kerja sektor informal, dan penggunaan tenaga kerja asing. Di sisi hubungan kerja, UU tersebut memuat ketentuan hubungan kerja, hubungan pekerjaan tertentu, pelindungan, pengupahan dan kesejahteraan, hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja (PHK), dana cadangan pesangon, pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Bagi pekerja, undang-undang ini mempertegas hak atas pelindungan, pengupahan, dan kesejahteraan, termasuk pengaturan dana cadangan pesangon yang selama ini kerap menjadi sumber sengketa saat PHK. Perusahaan pun mendapat kepastian hukum yang lebih jelas dalam mengatur hubungan kerja, mulai dari perekrutan, pemagangan, hingga pemutusan hubungan kerja.

Pekerja sektor informal, yang selama ini berada di luar jangkauan banyak aturan ketenagakerjaan, kini secara tegas masuk dalam cakupan undang-undang. Pekerja lepas, pekerja rumah tangga, dan pekerja di sektor informal lainnya diharapkan memperoleh pelindungan yang lebih nyata.

Langkah berikutnya adalah sosialisasi isi undang-undang ke daerah-daerah serta penyusunan aturan turunan, supaya ketentuan di dalam 313 pasal itu bisa benar-benar diterapkan di lapangan dan tidak berhenti sebagai dokumen di atas kertas.