Sidang Korupsi Kuota Haji, Terdakwa Hadirkan Ahli Keuangan Negara

JAKARTA - INTARTA.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, pada Senin (9/11/2026).

Pada persidangan kali ini, giliran kedua terdakwa menghadirkan saksi dan ahli untuk memberi keterangan di hadapan majelis hakim. Pantauan di ruang sidang Hatta Ali sekitar pukul 10.30 WIB, Yaqut dan Gus Alex beserta kuasa hukumnya menghadirkan Dian Puji Simatupang sebagai Ahli Keuangan Negara dan Ahli Administrasi Negara.

Dari informasi yang dihimpun, kedua terdakwa juga dijadwalkan menghadirkan Gus Nadhif sebagai ahli fiqih dalam persidangan berikutnya.

Sebelumnya, auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Muhammad Ramdani membeberkan perhitungan kerugian negara dalam kasus ini yang mencapai Rp622,09 miliar. Keterangan itu disampaikan Ramdani saat menjadi ahli dalam sidang pada Selasa (27/10/2026).

Ramdani menjelaskan, metode penghitungan kerugian negara yang pertama adalah menghitung selisih penerimaan yang diterima Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dari jemaah dengan pengeluaran PIHK atas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 untuk jemaah haji khusus yang seharusnya tidak berhak berangkat, sebanyak 8.151 jemaah.

Komponen kedua berasal dari penerimaan PIHK atas penjualan kuota petugas haji khusus pada 2024, sedangkan komponen ketiga adalah fee percepatan untuk pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2023 dan 2024.

Rincian kerugian negara itu terdiri atas keuntungan yang tidak berhak diperoleh pada 2024 sebesar Rp438,21 miliar, penjualan kuota petugas haji khusus pada 2024 sebesar Rp39,95 miliar, serta fee percepatan pengisian kuota haji pada 2023 dan 2024 sebesar Rp143,91 miliar.

Kasus ini menyorot langsung tata kelola kuota haji tambahan, yang menyangkut hak ribuan calon jemaah yang menunggu bertahun-tahun untuk berangkat ke Tanah Suci. Setiap kuota yang dialihkan secara tidak sah berarti ada jemaah reguler yang kehilangan kesempatan beribadah pada tahun itu.

Persidangan yang menghadirkan ahli dari kedua belah pihak menjadi bagian penting dari proses pembuktian. Keterangan ahli keuangan negara dari pihak terdakwa akan diuji majelis hakim bersama dengan perhitungan BPK yang telah lebih dulu disampaikan, sehingga putusan nantinya berpijak pada pembuktian yang utuh.

Jutaan calon jemaah di seluruh Indonesia menanti hasil akhir perkara ini sebagai penanda apakah pengelolaan dana dan kuota haji ke depan dijalankan dengan lebih transparan dan akuntabel. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan ahli berikutnya.