Jelang Aksi Mahasiswa, Polisi Siaga di Bundaran HI dan Balai Kota Malang

INTARTA.com - Aparat kepolisian bersiaga mengawal rencana aksi mahasiswa di sejumlah kota pada Rabu (28/10). Di Jakarta, pengamanan dipusatkan di kawasan Bundaran HI, sementara di Malang pengamanan berpusat di Balai Kota Malang dan kawasan Alun-Alun Tugu.

Di Jakarta, Polda Metro Jaya menyebut ada 53 aksi penyampaian pendapat yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini, termasuk di kawasan Bundaran HI, Jalan MH Thamrin, DPR, dan Tugu Tani.

Hingga sekitar pukul 13.30 WIB, massa mahasiswa belum terlihat bergerak mendekati Bundaran HI. Namun, sekelompok ibu yang tergabung dalam Aliansi Ibu Indonesia sudah berada di lokasi sejak sekitar pukul 13.00 WIB.

Mereka menyiapkan logistik berupa makanan ringan dan minuman gratis untuk mendukung jalannya aksi. Sambil menunggu kedatangan mahasiswa, mereka menyanyikan lagu-lagu nasional dan membacakan puisi tentang kondisi Indonesia saat ini.

Aksi di Jakarta disebut akan diikuti mahasiswa dari berbagai kampus, termasuk BEM UI dan BEM SI, bersama elemen masyarakat lainnya, untuk menyampaikan aspirasi terkait dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sementara itu di Malang, Jawa Timur, pengamanan diawali dengan apel personel gabungan di Balai Kota Malang. Total 830 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal aksi.

Sebanyak 300 personel di antaranya berasal dari Polresta Malang Kota, sisanya dari polres sekitar dan Polda Jawa Timur. Bantuan dari Polda Jawa Timur dikerahkan karena pada hari ini aksi di wilayah Jawa Timur dipusatkan di Malang.

Aksi di Malang diperkirakan berlangsung sekitar pukul 13.00 WIB dengan perkiraan sekitar 500 massa. Hingga laporan dibuat, aksi belum dimulai dan belum ada pergerakan massa ke lokasi.

Massa di Malang disebut menyuarakan tuntutan yang sejalan dengan aksi di daerah lain, antara lain penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional hingga evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di Lampung, aksi mahasiswa memasuki hari kedua. Keluarga mahasiswa Institut Teknologi Sumatera (ITERA) mengkritisi berbagai program pemerintah serta penanganan karhutla dan tata kelola ekonomi.

Tuntutan mereka antara lain menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, membenahi tata kelola ekonomi, memulihkan kepercayaan publik, menghentikan penyempitan ruang sipil, mengembalikan militer ke barak, memberantas KKN, serta memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Polisi dan kendaraan taktis tampak bersiaga di lokasi aksi.